Robongan Komnas HAM Merapat ke Polda Jatim Terkait Kasus Pelanggaran HAM

Tribratanews.com – Rombongan Komnas HAM “merapat” ke Mapolda Jawa Timur, Kamis (10-08-2017).

Sebelum sowan ke Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin, rombongan Komnas HAM yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komnas HAM, M Nurkoiron, terlebih dahulu mendatangi Ditreskrimum.

Kedatangan Komnas HAM itu untuk melakukan koordinasi dengan Kapolda Jatim terkait mandat Komnas HAM, karena untuk melakukan penyelidikan terkait mandat yang berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Yakni, penyelidikan berbagai dugaan peristiwa pelanggaran HAM, khususnya peristiwa yang terjadi tahun 1998 dan 1999 tentang pembantaian dukun santet.

“Jadi kami perlu kulonuwon ke Kapolda Jatim, karena butuh koordinasi dengan jajaran Polda, karena nanti kami akan turun ke masing-masing Kapolres untuk membantu mengumpulkan data-data yang sudah pernah ditangani oleh masing-masing Kapolres di wilayah Polda Jatim,” kata Nurkoiron, sebelum menghadap Kapolda Jatim.

Diantara kasus yang pernah ditangani, lanjut M Nurkoiron, peristiwa pembantaian dukun santet ini terjadi di Banyuwangi dan Jember. Ini sudah diproses secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, dan pihak Komnas HAM butuh data itu sebagai bahan untuk melengkapi dokumen penyelidikan.

Sementara terkait hal itu, undang-undang 26 tahun 2000 yang memancarkan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat itu tidak berlaku surut, artinya bisa dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu dan bahkan sebelum undang-undang ini muncul.

Dalam hal ini, Komnas HAM justru versus yang baru, karena pihaknya sudah melakukan penyelidikan pada kasus tahun 1965 tentang kasus Petrus dan Mei tahun 1998 dan kasus lain seperti Talangsari Lampung itu jauh sebelumnya.

“ Kami sudah 2 tahun melakukan penyelidikan, tapi kesulitannya korban-korban yang menjadi pelanggaran HAM berat. Para korban ini tidak ada pendampingnya dan tidak ada yang mengurus sekaligus menginventarisir. Sehingga kami sendiri harus menginventarisirnya,” lanjutnya.

Sebelum pihak Komnas HAM sudah dalam tahap melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan untuk diajukan ke penyidikan oleh Kejaksaan Agung. “Sekalil lagi, jadi mungkin bulan depan kami sudah akan melakukan Final reportnya,” tandasnya.

Lebih jauh M Nurkoiron itu menambahkan, angka yang sudah terdata belum ada separuhnya, di atas 200 korban, sedang yang terdata sekitar sekitar 50-60 korban berada di daerah Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur saja.

“ Harapan kami Kapolda memberikan kemudahan kepada kami untuk menginventarisir. Misalnya dokumen penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pada tahun itu untuk diajukan ke pengadilan. Hal ini karena sudah ada keputusan Pengadilan, bahkan beberapa pelaku sudah ditindak,” lanjutnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Agung Yudha mengatakan, Komnas HAM tanya kasus tahun 1998, yang terkait ada pelanggaran HAM, kasus dukun santet. (mbah)

 

 

[Tribratanews.com / Humas Polda Jatim]

Related Posts