Pungli Surat Izin Berlayar, Kasie Syahbandar PPP Tasikagung Rembang Ditangkap Tim Saber Pungli

Tribratanews.com – Petugas Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Rembang mengamankan Kepala Seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, berinisial AHP, karena diduga terlibat dalam kasus pungutan liar penerbitan surat izin berlayar (SIB), Senin (14-08-2017).

Tim Saber Pungli menerima informasi dari kaum nelayan tentang praktek pungutan liar, ketika mengurus surat izin berlayar. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 04 tahun 2017, untuk kapal nelayan cantrang dengan bobot 11-30 GT dikenakan tarif Rp 100 ribu tiap GT.

Jumlah anggota asosiasi kapal cantrang sebanyak 90 kapal, dengan bobot bervariasi. Total uang untuk 90 kapal yang mestinya dibayarkan kepada petugas pelabuhan adalah Rp26 juta.

Namun AHP diduga meminta tambahan biaya, per kapal Rp759 ribu atau jumlahnya Rp68.310.000. Kalau tidak dibayarkan, maka SIB tak akan dikeluarkan.

Karena khawatir SIB tidak terbit, asosiasi nelayan mengumpulkan dana tambahan lagi. Dari patungan, akhirnya memperoleh Rp53 juta dan langsung diserahkan kepada AHP. Tapi AHP tetap meminta sisa kekurangan Rp 15 juta.

Kekurangan kemudian dilunasi perwakilan asosiasi nelayan. Saat penyerahan uang Rp15 juta itulah, AHP turut diciduk oleh Tim Saber Pungli.

Ketua pelaksana Tim Saber Pungli kabupaten Rembang, Kompol Pranandya Subyakto mengatakan, penyidik hingga Senin sore masih meminta keterangan AHP.

“Soal apakah langsung ditahan atau tidak, sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik,” ucapnya.

Waka Polres Rembang menambahkan barang bukti uang disita sebanyak Rp29,5 juta. Rinciannya, Rp15 juta uang yang diterima dari asosiasi nelayan dan Rp14.550.000. Uang hasil pungutan nelayan yang tersimpan di dalam laci meja kerja. Selain itu, ada pula barang bukti 1 bendel kwitansi tanda terima dari asosiasi nelayan dan 1 bendel bukti setoran yang dibayarkan ke Bank Jateng.

 

[Tribratanews.com/Humas Polres Rembang]

Related Posts