Postur Personel Polri dalam Dinamika Pemolisian Internasional

(Dalam perspektif Bourdieu)

Oleh: Kombes Pol Dr (C) Eko Rudi Sudarto SIK, MSi

 

Pendahuluan

 

Sejak Reformasi 1999 hingga saat ini, Polri terus disibukkan pada berbagai dinamika perubahan, baik internal maupun eksternal. Pembenahan pada aspek struktural, instrumental, merupakan aspek yang dirasa tidak sulit. Secara struktural, pemisahan Polri dari TNI serta penempatan struktur Polri langsung di bawah Presiden RI merupakan awal langkah dilakukannya reformasi struktural Polri. Perubahan secara instrumental dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menjadi pilar reformasi aspek instrumental Polri. Aspek perubahan yang sulit dan memerlukan waktu adalah aspek kultural. Reformasi Polri pada aspek kultural melalui perubahan paradigma dari kepolisian yang berwatak militeristik menjadi kepolisian yang berwatak sipil (civilian police) serta perubahan pendekatan dari antagonis menjadi protagonis, yakni dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kamtibmas.

Polri merupakan salah satu komponen alat negara pada garda terdepan dengan amanat UU sebagai pengawal arus perubahan sosial global. Sementara Polri bergelut dengan berbagai tuntutan masyarakat akan kinerjanya dalam menjaga keamanan pada dinamika perubahan sosial yang terus bergulir seiring dengan dinamika masyarakat dunia. Salah satu dampak dari isu yang mengemuka dalam dinamika globalisasi adalah terjadinya kejahatan (criminal) antar negara atau sering kita sebut dengan transnasional. Globalisasi juga dapat membawa dampak meningkatnya jumlah kejahatan di Indonesia. Kejahatan transnasional ini terbagi atas beberapa kejahatan, di antaranya kasus narkoba, cyber crime, perdagangan manusia, hingga terorisme. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan pada Desember 2016 lalu, menjelaskan bahwa kejahatan lintas batas atau transnasional pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 41.033 kasus dibanding tahun 2015 sebanyak 40.938 kasus.

Tulisan ini tidak akan membahas berbagai hinggar binggar Polri dalam menangani kasus internasional yang terjadi di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan WNI di luar negeri, maupun maraknya kasus-kasus warga negara asing di dalam negeri. Namun tulisan ingin menunjukkan tentang bagaimana konsep pemikiran Pierre Bourdieu dapat digunakan sebagai bekal dan metode penyiapan personel Polri pada pelaksanaan tugas pada international policing . Pemikiran Bourdie yang mengacu pada berbagai konsepnya, seperti habitus, arena, capital, bahasa, dan lain sebagainya tersebut bisa dijadikan acuan dalam menyiapkan, mengetahui, dan memahami personel (aktor) Polri pada struktur internasional, khususnya yang diemban oleh Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter disingkat DHI) dengan visi-misinya.

 

Sumber Daya Manusia Polri

 

Tak dapat dipungkiri, bahwa permasalahan Polri berada di manajemen sumber daya manusia (SDM). Meliala (2016) berpendapat bahwa manajemen Polri yang ada sekarang kelihatan tidak kuat mendukung permasalahan di seputar 400.000 anggota. Hal ini karena tidak didukung oleh basis data yang kuat guna menopang pola penempatan, penugasan, pendidikan, serta pengakhiran tugas dari masing-masing personel. Hal ini berakibat, walau mungkin persentasenya cenderung mengecil, masih terdapat celah untuk diskresi guna mengesampingkan ketentuan yang ada. Demikian pula terdapat celah untuk manajemen “Johari window ” (Jendela Jauhari), unsur kedekatan yang mengabaikan merit system bahkan terkadang membabi buta tanpa melihat track record yang jelas.

Tersirat bahwa masalah SDM Polri menyangkut basis data yang kuat itu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum, peran teknologi informasi di Polri masih amat terbatas. Walau Polri memiliki Divisi Teknologi Informasi, tetapi tidak ada aplikasi teknologi informasi yang dapat dibanggakan dan atau berlaku di seluruh Polri. Banyak aplikasi yang hanya berlaku di tingkat Polda, misalnya, atau khusus di satuan kerja tertentu. Sangat sulit membayangkan organisasi sebesar Polri, dengan beragam uraian tugas, mampu bekerja secara optimal tanpa dukungan teknologi informasi (IT: informasi teknologi) yang memadai. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem informasi terpadu yang sinergis pada organisasi Polri masih jauh dari harapan. Bisa dibayangkan bagaimana tumpang tindihnya jika ada suatu permintaan data informasi, baik masalah personel maupun berbagai kasus kejahatan, karena tidak adanya basis data yang kompatibel dan komprehensif.

Jika mau meneropong permasalahan secara lebih jauh, dengan mudah kita melihat pada permasalahan di Divhubinter (DHI). Divisi ini merupakan “jendela” Polri dalam berinteraksi dengan ranah internasional, khususnya kepolisian dunia. Sebagian besar proses kerja dari Divisi Internasional ini masih dikerjakan secara manual, minim dukungan teknologi informasi, walau ada perangkat I-24/7 dan I-ADS data base, sebagai sarana komunikasi internasional, namun tidak terdukung dengan sinkronisasi data base nasional yang memadai, sehingga sudah sepatutnya Polri memprioritaskan pengembangan dan berfungsinya Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional).

Divisi Hubungan Internasional Polri sebagai “staffing unit” bagi pimpinan dituntut terus membangun struktur yang berstandar organisasi kelas dunia (world class organization) melalui berbagai mekanisme dan eksistensinya. Salah satunya adalah bahwa profesionalisme pada Divisi ini menuntut berbagai persyaratan dan kemampuan, sehingga dalam proses rekruitmennya tidak bisa dimasuki sembarang aktor kepolisian. Dalam kacamata saya, proses tersebut belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh DHI, ada struktur yang berkompeten dalam hal ini; Biro SDM Polri. Penempatan aktor-aktor pada struktur DHI sepenuhnya merupakan otoritas SDM Polri (given). Pertanyaannya adalah apakah aktor-aktor tersebut memiliki kapasitas untuk bertugas pada ranah internasional?

 

Habitus

 

Pierre Bourdieu adalah seorang pemikir Prancis yang hendak memahami struktur sosial dalam suatu masyarakat, sekaligus perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Analisis sosial menurut Bourdieu selalu bertujuan untuk membongkar struktur-struktur dominasi ekonomi maupun dominasi simbolik dari masyarakat, yang selalu menutupi ketidakadilan di dalamnya. Sehingga Bourdieu mengembangkan beberapa konsep yang diperolehnya dari analisis data sosiologis, sekaligus pemikiran-pemikiran filsafat yang dipelajarinya.

Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai Hexis.

Dalam konteks ini, saya adalah seorang polisi dengan masa tugas kurang lebih 26 tahun. Dengan masa penugasan tersebut, saya merasa cukup lama bertugas pada ranah internasional. Perkenalan saya pada ranah internasional tidak serta merta atau melalui sebuah proses singkat (instan), namun cukup panjang dan berliku. Penugasan saya di berbagai kursus internasional, sebagai peace keeper pada wilayah konflik di Sudan, penugasan sebagai Atase Polri di Thailand, maupun pada saat kuliah hubungan internasional di Thammasat University, Thailand, menuntut berkomunikasi dengan orang asing dengan menggunakan bahasa asing, terutama Inggris. Dari berbagai penugasan tersebut terbangun jaringan dengan orang asing dan terus berkomunikasi dengan mereka. Bahkan dengan segenap passion, saya memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan “ke-internasionalan” tersebut melalui berbagai pendidikan formal (nasional maupun internasional), baik jangka pendek maupun perkuliahan hingga pada program master hubungan internasional (International Relation). Akhirnya, melalui berbagai kegiatan seperti bersosialisasi, seleksi, berkomunikasi, diskusi, korespondensi, dan menulis dengan bahasa asing (Inggris), menjadi suatu kebutuhan yang amat penting dan hexis untuk saya.

Dari sudut pandang teori Bourdieu tentang habitus, saya sudah memiliki habitus yang tepat untuk menjadi polisi pada ranah internasional, yakni habitus bersosialisasi, bergaul, membaca, menulis, berdiskusi, dan bernegosiasi dengan orang asing. Habitus yang sama memungkinkan saya untuk lulus kuliah dengan nilai yang lumayan baik, sehingga bisa menjadi bekal sebagai aktor polisi yang bertugas pada ranah internasional. Habitus tersebut saya peroleh dari penghayatan nilai-nilai yang ada di lingkungan saya, yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang saya hayati sebagai manusia.

 

Kapital

 

Kapital adalah modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Bourdieu mendifinisikan ada empat jenis kapital, yaitu pertama adalah kapital budaya (Cultur Capital), seperti intelektual, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Kedua, adalah kapital ekonomi (Economy capital) seperti finansial, uang maupun kekayaan. Ketiga adalah kapital sosial (Social Capital), seperti jaringan sosial, networking. Dan keempat adalah kapital simbol (Symbolic Capital), seperti jabatan, pangkat, kedudukan, dan lain-lain. Kapital-kapital tersebut selain menjadi modal bagi aktor, juga akan mempengaruhi struktur arena dan dominasi dalam kehidupan sosial. Kapital bisa diperoleh, jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Misalnya habitus membaca, menulis, dan berdiskusi akan menghasilkan kapital budaya. Sementara, sikap rajin bekerja dan banyak jaringan bisnis akan menghasilkan kapital ekonomi.

Kapital bukanlah sesuatu yang mati, melainkan hidup dan bisa diubah. Dengan memiliki kapital budaya (pendidikan), orang bisa bekerja sebagai pendidik, dan memiliki uang (kapital ekonomi) untuk hidup. Kapital budaya juga bisa diubah menjadi kapital sosial (jaringan yang banyak), sehingga bisa memperkaya kapital budaya itu sendiri. Kapital ekonomi juga bisa diubah (dikonversi) menjadi capital lainnya, misalnya dengan aktif berinvestasi, selain menambah kapital ekonomi juga bisa menghasilkan kapital budaya (pengetahuan dan pengalaman) baru dan capital sosial (membangun jaringan baru) yang lebih besar. Hingga bahkan bisa menjadi kapital simbol berupa pebisnis sukses (pengakuan keberhasilan). Boudieu lebih menyarankan agar manusia lebih dominan pada kepemilikan capital budaya.

Dengan penempatan dan kepemilikan kapital yang tepat dan memadai, maka Polri dapat menggunakan aktor-aktornya pada berbagai bentuk penugasan. Demikian halnya struktur DHI, dapat menempatkan secara tepat agen (aktornya) pada ranah internasional. Sangat disayangkan apabila struktur  Polri yang dituntut sebagai “world class organization” pada ranah internasional diawaki oleh agen-agen (aktor-aktor) dengan kepemilikan kapital yang tidak tepat. Tentu pertanyaan berikutnya adalah pada struktur yang mana aktor-aktor (agen-agen) tersebut ditempatkan? Tentu pada struktur kunci dan strategis pada DHI.

Tugas SDM didukung oleh IT Polri untuk membangun data base yang berisi informasi aktor-aktor yang memiliki capital-kapital tersebut. Dalam pengamatan menurut pengalaman saya, penugasan agen pada DHI saat ini pada umumnya didasarkan pada keinginan seorang agen (self willingness) untuk menjadi anggota DHI dan kebijakan pimpinan. Tentu tidak ada yang salah dengan hal tersebut, sepanjang struktur masih berfungsi. Namun hal ini akan menjadi sangat produktif jika didukung data agen-agen dengan kepemilikan kapital yang tepat, seperti penempatan agen pada jabatan atau posisi tertentu. Penempatan atau penugasan seorang agen tersebut harus didukung oleh kapital budaya yang memadai, seperti pernah pengalaman penugasan sebagai peace keeper, pernah bertugas sebagai Atase atau Staff Teknis, Alumnus perguruan tinggi di Luar negeri, ataupun berbagai kursus internasional lainnya.

 

Arena

 

Arena adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Ada beragam arena, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan arena politik, dalam konteks ini tentu saja arena internasional. Jika agen atau aktor ingin berhasil di suatu arena, maka suatu hal yang sangat diperlukan adalah kepemilikan habitus dan kapital yang tepat. Misalnya di dalam arena internasional, jika ingin berhasil, orang perlu memiliki habitus internasional (habitus bersosialisasi, bergaul, membaca, menulis, berdiskusi dan bernegosiasi dengan masyarakat internasional) dan kapital budaya (pendidikan, pengalaman, penelitian dan pergaulan internasional) yang tepat. Jika tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk dunia internasional, maka dapat dipastikan selain tidak berhasil sebagai aktor, juga merupakan kegagalan struktur dalam menempatkan aktor (agen).

Hal yang sama berlaku di dalam arena konferensi atau pertemuan internasional. Jika seorang agen ingin berhasil mendominasi arena tersebut, maka agen tersebut wajib memiliki habitus yang tepat (biasa dalam bernegosiasi dengan ranah internasional) serta kapital budaya (pengetahuan, pengalaman dan kemampuan) maupun kapital sosial (jaringan kenalan yang luas) yang tepat. Jika orang memiliki habitus dan kapital sebagai agen pada ranah internasional, dan terjun ke dalam rahan tersebut, maka kemungkinan besar, keberhasilan dalam mencapai misi-misinya akan mudah diperoleh.

Dengan demikian, konsep habitus, kapital, dan arena terkait amat erat. Untuk bisa berhasil dalam salah satu arena dalam hidup, orang perlu mempunyai habitus dan kapital yang tepat untuk arena itu. Jika seorang agen tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk satu arena, maka agen tersebut kemungkinan besar akan gagal, karena salah memilih arena.

 

Pendidikan

 

Bourdieu juga banyak berbicara tentang masalah pendidikan. Baginya, pendidikan adalah suatu proses penciptaan ulang dominasi sosial yang telah ada sebelumnya. Pendidikan menutup pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki habitus maupun kapital sebagai seorang pembelajar. Dan orang-orang yang ditolak ini adalah umumnya kelas ekonomi bawah yang memang tidak memiliki habitus maupun kapital untuk belajar secara akademik. Dengan demikian, Bourdieu berpandangan bahwa pendidikan, pada hakekatnya bersifat diskriminatif. Secara tidak langsung, pendidikan menindas orang-orang yang memang sejak awal sudah “kalah”, baik secara ekonomi, maupun secara habitus belajar. Secara mekanis, nyaris otomatis, pendidikan melestarikan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara si “pintar” (memiliki habitus dan kapital budaya), dan si “bodoh” (tidak memiliki habitus maupun kapital budaya).

Pendidikan, dengan demikian, menutupi sekaligus melestarikan ketidakadilan serta kesenjangan sosial yang telah berlangsung lama di masyarakat. Argumen ini diperoleh Bourdieu dari analisis terhadap data-data mahasiswa yang memasuki fakultas-fakultas tenar di Prancis. Jika Anda berasal dari keluarga yang cukup kaya, dan memiliki habitus membaca, menulis, dan berdiskusi sejak kecil, maka kemungkinan besar (tidak mutlak), Anda akan belajar di fakultas-fakultas tenar di perguruan tinggi-perguruan tinggi ternama di negara Anda.

Tentang pendidikan moral, Bourdieu berpendapat, bahwa yang terpenting bukanlah apa yang ternyatakan (eksplisit) dalam ajaran maupun aturan moral, melainkan apa yang tak ternyatakan (implist), yang hanya dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari. Singkat kata, baginya, dalam konteks pendidikan moral, yang terpenting adalah teladan, dan bukan perintah moral yang keluar dari mulut. Karenanya, sarana pengajaran moral yang paling baik bukanlah ajaran moralitas agama yang penuh dengan pengharusan dan larangan, melainkan melalui sastra. Di dalam karya sastra, orang secara bebas memilih, tokoh atau figure panutan yang menjadi favoritnya. Tokoh tersebut pasti memiliki kualitas kepribadian yang khas, sehingga orang menyukainya. Ada kebebasan di dalam memilih teladan. Sementara, dalam ajaran-ajaran agama, yang banyak terdengar adalah keharusan dan larangan. Di dalam pola semacam itu, tidak ada kebebasan. Yang ada adalah paksaan, atau dominasi. Dan dimana terdapat dominasi, selalu ada perlawanan. Itulah sebabnya, mengapa ajaran agama tidak bisa menjadi alat yang efektif untuk melakukan pendidikan moral.

Dalam konteks pendidikan ini, pandangan Bourdie bisa dianalisis sebagai keberuntungan (beneficient) bagi aktor Polri yang bisa mengenyam peluang pendidikan di luar negeri, baik berupa kursus singkat, menengah maupun panjang (memperoleh gelar akademik). Hal ini selain seorang aktor mendapatkan pengalaman dan pengetahuan (cultural capital), juga bisa mendapatkan jaringan (social capital) di luar negeri.

 

Pembedaan

 

Bourdieu juga merumuskan konsep pembedaan (distinction). Secara singkat, pembedaan berarti tindakan membedakan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat. Biasanya, pembedaan dilakukan oleh kelas menengah ekonomi ke atas untuk menunjukkan statusnya yang khas dibandingkan dengan kelas ekonomi yang lebih rendah. Contohnya beragam. Misalnya, orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas akan menggunakan pakaian ataupun mobil dengan merek yang khusus, yang harganya jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh kelas ekonomi yang lebih rendah. Proses penempatan diri ini merupakan ciri khas kelas ekonomi menengah ke atas yang ingin mendapatkan pengakuan dari kelas ekonomi yang lebih rendah.

Dalam konteks pendidikan, lulusan perguruan tinggi luar negeri biasanya melakukan pembedaan terhadap lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Mereka merasa “berbeda”, jika mampu membaca, menulis, ataupun berbicara dalam bahasa asing, sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang lulus dari perguruan tinggi dalam negeri. Inilah permainan distinction dalam konteks pendidikan.

Kelas ekonomi menengah ke bawah juga melakukan hal yang sama. Namun, bagi Bourdieu, tindakan tersebut bukanlah merupakan pembedaan, melainkan suatu bentuk perlawanan. Jadi, jika datang dari atas, pengambilan posisi untuk mendapatkan pengakuan disebut sebagai distinction. Dan jika datang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, misalnya dengan menggunakan pakaian-pakaian anti kemapanan, atau justru tertarik membaca buku dalam bahasa-bahasa Sanksekerta kuno, maka itu disebut sebagai perlawanan (resistance).

Dalam konteks pembedaan (distinction) ini, kita bisa membaca pandangan Bourdieu pada analisa wacana, berupa penggunaan “Bahasa” (language). Karena pada umumnya komunikasi pada ranah internasional menggunakan Bahasa Asing , maka terbuka kemungkinan adanya unsur-unsur dominasi yang dilakukan oleh pengguna Bahasa Asli (native speakers) kepada non pengguna Bahasa Asli. Bagaimana kita sebagai agen dalam menyikapi distinction ini? Selain dituntut kepemilikan kapital yang tepat, juga kapasitas diri dari setiap agen.

 

Status Bahasa

 

Pemikiran penting Bourdieu berikutnya adalah konsep tentang bahasa. Baginya, bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi yang bersifat netral, tanpa kepentingan, namun bahasa adalah simbol kekuasaan. Di dalam bahasa tersembunyi dominasi simbolik serta struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat, apalagi masyarakat internasional. Tata bahasa yang digunakan oleh seseorang mencerminkan kelas sosial ekonominya di masyarakat. Dalam arti ini, sebagai sebuah simbol, bahasa adalah suatu “teks” yang perlu untuk terus dipahami secara kritis.

Ilmu pengetahuan modern memiliki cita-cita untuk menjadi jalan utama manusia sampai pada kebenaran. Para ilmuwan modern yakin, bahwa bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa obyektif yang terbebaskan dari prasangka maupun kekuasaan itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah jalan netral dan bebas hambatan untuk sampai pada kebenaran. Dengan mengira bahwa bahasa yang ia gunakan adalah netral, maka para ilmuwan secara sadar menyembunyikan kepentingan-kepentingan dan pengaruh kekuasaan yang terkandung dalam bahasa itu. Ini berarti mereka melakukan penipuan pada masyarakat. Jika tidak sadar akan hal ini, maka mereka menjadi boneka dari “kekuasaan simbolik” yang tengah berlangsung di masyarakat.

Orang yang berasal dari tingkat pendidikan tertentu memilih menggunakan bahasa yang lebih formal, daripada mereka yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Di masyarakat-masyarakat tertentu, orang yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang lainnya yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah.

 

Dominasi Simbolik

 

Dominasi simbolik adalah mekanisme halus dalam upaya penindasan dengan menggunakan simbol-simbol. Penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, tetapi sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri. Misalnya, guru yang otoriter di kelas, namun tidak mendapatkan perlawanan apapun dari muridnya, karena sebagian besar muridnya telah menyetujui “penindasan” yang dilakukan oleh gurunya. Atau seorang istri yang tidak dapat membela diri, walaupun telah dirugikan oleh suaminya, karena secara tidak sadar, telah menerima statusnya sebagai yang tertindas oleh suaminya.

Konsep dominasi simbolik (symbolic domination) juga dapat dengan mudah dilihat dalam konsep “sensor panopticon”. Sensor panopticon adalah konsep yang menjelaskan mekanisme kekuasaan yang tetap dirasakan oleh orang-orang yang dikuasai, walaupun sang penguasa tidak lagi mencurahkan perhatiannya untuk melakukan kontrol kekuasaan secara nyata. Misalnya, di dalam penjara, ada menara penjaga yang berdiri di tengah berbagai unit-unit tempat tinggal narapidana. Menara penjaga itu menjadi simbol kontrol yang bersifat permanen terhadap narapidana, walaupun tidak ada penjaga yang sungguh menjaga di dalam menara tersebut. Sensor dan kontrol tetap terasa, walaupun sang penjaga dan penguasa tidak lagi secara nyata melakukan sensor dan kontrol.

Dalam konteks international policing, mekanisme dominasi atau kekuasaan orang asing dalam penggunaan bahasa asing adalah contoh yang paling jelas. Kekuasaan penggunaan bahasa asing terasa sampai secara sistematis, walaupun tidak secara fisik hadir untuk memastikan kekuasaannya. Bahkan sampai kapan pun, mengakui legitimasi kekuasaan orang asing dengan istilah “native speakers”. Mekanisme dominasi simbolik nantinya memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang “doxa”. Secara singkat, doxa adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan yang membenarkan seluruh masyarakat, bahwa native speaker’s pasti menguasai bahasanya. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh orang banyak, walaupun ada saja secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan.

Doxa pada ranah internasional menunjukkan, bagaimana penguasa bisa meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaannya dengan mempermainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga kita (non-native speakers) kehilangan sikap kritisnya pada penguasa. Pihak yang dikuasai melihat dirinya sama dengan penguasa. Kita ditindas, tetapi tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena kita sudah larut hidup dalam doxa. kita menerima begitu saja pandangan penguasa sebagai pandangannya. Kita kehilangan sikap kritis. Pada akhirnya, kita hanya mengabdi pada kepentingan penguasa, dan kehilangan sentuhan dengan kebutuhan manusia yang nyata di dunia.

 

Perubahan Sosial dan Kebebasan

 

Bourdieu juga berbicara soal perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial bisa dilakukan, jika orang memiliki habitus, kapital, dan mampu menempatkan keduanya dalam konteks yang tepat di suatu arena. Prinsip ini berlaku untuk semua arena, mulai dari arena pendidikan, arena budaya, arena penugasan, dan lain sebagainya. Misalnya, untuk membuat perubahan sosial di dalam arena internasional. Hal pertama yang dilakukan adalah mendapatkan habitus yang tepat sebagai seorang agen atau aktor (mampu mendapatkan dukungan, mampu memperluas dan mempertahankan jaringan, mampu bernegosiasi, tingkat pendidikan yang sesuai, pengalaman internasional yang memadai, dan lain sebagainya). Habitus tersebut akan menghasilkan kapital yang tepat (kapital budaya, kapital sosial, kapital ekonomi, dan kapital simbolik) yang akan membuat agen memiliki posisi yang bagus untuk membuat perubahan sosial di arena internasional.

Namun, itu semua belum cukup. Seorang agen atau aktor masih dituntut memiliki kemampuan untuk bisa menempatkan diri (positioning) dalam arena internasional yang tepat. Jaringan luas dan kepintaran akademik bisa menjadi bumerang yang menghancurkan ranah internasional seorang agen, jika agen tersebut tidak bisa menempatkan diri secara tepat pada arena internasional yang ada. Kemampuan menempatkan diri ini misalnya mampu berbicara dengan tema yang tepat, nada yang tepat, pada orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Pada hemat saya, ini adalah bagian dari kapital intelektual (cultural capital) yang amat diperlukan untuk berhasil membuat perubahan sosial dalam satu arena tertentu.

Perubahan sosial hanya mungkin, jika manusia bukan merupakan “budak” dari struktur sosial yang mengitarinya. Dengan kata lain, perubahan sosial hanya mungkin, jika ada kebebasan (freedom). Sejauh ini, Bourdieu tidak berbicara spesifik tentang kebebasan, namun bisa ditafsirkan arti kebebasan yang tersembunyi di balik karja-karyanya. Bagi Bourdieu, kebebasan adalah suatu bentuk improvisasi yang menghasilkan variasi. Artinya, kebebasan adalah perubahan, atau faktor- X, yang membuat seluruh konsep habitus, kapital, arena, dan doxa menjadi relatif; tidak mutlak. Dalam arti ini, manusia bukan hanya merupakan produk dari sistem-sistem yang mengitarinya, melainkan mahluk yang mampu membuat improvisasi, dan, dengan demikian, membuat perubahan sosial.

 

Penutup

 

Penugasan agen atau aktor Polri pada ranah international policing menuntut struktur SDM didukung IT Polri untuk menciptakan fasilitas berupa data base yang komprehensif dan berisikan informasi data-data personel yang memiliki kapasitas (kemampuan) sebagaimana pandangan Bourdieu. Data base tersebut tentu tidak serta merta hanya untuk penyiapan agen-agen pada ranah internasional, namun lebih luas untuk melengkapi struktur Polri yang lebih besar.

Divisi Hubungan Internasional merupakan suatu struktur pembantu pimpinan Polri dalam ranah internasional. Divisi ini tidak hanya bersifat administratif saja, namun juga merupakan divisi operasional di arena internasional policing. Walaupun saat ini bukan satu-satunya satuan kerja yang “fully in charge ” (masih terdapat beberapa satker yang mengelola Kerja Sama Luar Negeri) dalam konteks hubungan internasional, namun DHI selayaknya sudah harus memperkuat struktur dan agennya sebagai kesiapan dalam mewujudkan world class organization (WCO).

Menurut saya, pandangan Bourdieu dengan konsep-konsepnya seperti habitus, capital, ranah (arena), bahasa, dan lain-lain sangatlah dapat diimplementasikan bagi pembangunan dan penguatan struktur dan agen-agen pada Divisi Hubungan Internasional Polri sebagai divisi yang menjadi “jendela” kerjasama Polri dengan dunia internasional. Secara umum, konsep-konsep Bourdieu tersebut secara pribadi dapat menjadi acuan kita sebagai agen perubahan untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dan bertanggung-jawab.

 

Daftar Pustaka

  1. Bourdie, P. (1996) “Physical Space, Social Space, and Habitus”, Rapport 10:1996 Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi Universitetet, Oslo.
  2. Bourdie, P. (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Divhubinter Polri, 2013, Refleksi 2013: proyeksi 2014-2016 hubungan dan kerjasama internasional Polri, Jakarta.
  4. Giddens, Anthony (1984). “The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration”. Cambridge: Polity Press.
  5. Mathiew Deflem, 2007. “International Policing.” Pp. 701-705 in The Encyclopedia of Police Science, Third Edition, edited by Jack R. Greene. New York: Routledge.
  6. Meliala, Polri yang Sibuk,Tulisan di Kompas, 2017 http://nasional.kompas.com/read/2017/02/17/19190011/polri.yang.sibuk

Related Posts