Polres Metro Jakarta Timur Gelar Diskusi Bahas Penanganan Konflik Sosial di Perkotaan

 

Tribratanews.com – Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur menggelar diskusi membahas tentang penanganan konflik sosial di perkotaan, dalam rangka pelantikan gubernur Anis-Sandi di Ruang Rupatama Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (16-10-2017).

Dalam acara ini hadir Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Andri Wibowo Dr (C) SIK, MH, MSI dan para pejabat utama Polres Metro Jaktim Kapolsek jajaran dan para Kasi Polres Metro Jakarta.

Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Timur menyampaikan pengantar dalam diskusi tersebut tentang potensi SARA ke depan, serta bagaimana Polri dalam menangani permasalahan dan dinamika komunikasi (media sosial, etc) yang bermuatan SARA.

“Kepada Kapolsek, PJU dan jajaran silahkan di simak dengan baik sebagai bekal dalam penangan konflik yang akan dihadapi di lapagan,” ujar kapolres saat membuka acara tersebut.

Sementara itu Dr. Robertus Robet, MA (ahli Sosiologi Konflik Sosial Perkotaan UI/UNJ/STIK – PTIK) yang menjadi pembicara menyampaikan tentang penanganan konflik sosial di perkotaan.

Dosen UI/STIK -PTIK, Surya Darma PhD yang juga menjadi pemateri dalam acara itu menjelaskan tentang riset kepolisian bahwa paradigma kepolisian saat sudah mengalami penggeseran dari paradigma pemolisian reaktif (reactif policing menuju ke pemolisian proaktif (proactive policing), mengutamakan pencegahan agar konflik tidak terjadi, atau dengan pendekatan solutif (problem solving).

Dikatakannya, proactive policing ini adalah bagian penting dalam mencegah terhadap semua permasalahan yang ada, oleh karena itu agar segera ditemukan model alternatif pemolisian yang merujuk pada pemolisian demokratik (democratic policing) dalam kerangka sistem politik demokrasi (democratic policing), seperti apa untuk mengatasi/ pencegahan terhadap semua permasalahan yang menyebabkan konflik.

“Permasalahan Konflik ini tentunya tidak hanya permasalahan polisi tapi juga permasalahan kita semua termasuk pemda dan stakeholder lainnya tapi dalam konteks ini polisi harus menjadi leading sector dalam program-program strategis pemolisian dalam bentuk gaya dan alternatif yang kontekstual,” paparnya.

Usai memberikan paparan dan materi, Kapolsek Pulogadung menayakan tentang Negara Indonesia seharusnya sudah lebih maju, namun banyak konflik yang terjadi sehingga tersita kepada hal-hal seperti itu, seharusnya dilakukan tindak tegas saja.

Menanggapi pertanyaan itu, Dr. Robert mengatakan, dalam negara otoriter beda dengan sistem negara demokrasi
tetap yang memiliki ciri khas Indonesia seperti gotong royong, kita tidak bisa meninggalkan demokrasi, tetap monopoli power harus di kuasai oleh negara, bagaimana caranya menciptakan pelaksanaan demokrasi yang efisien dan bermanfaat di mana negara harus dapat menegakkan legal formal hukum.

Sementara itu, Surya Dharma, Ph.D menangapi, bahwa setiap organisasi termasuk institusi Polri akan dapat penekanan dari lingkungan masyarakat, oleh karena itu dalam konteks negara demokrasi Polri harus menjadi lembaga yang hidup dalam ruang demokrasi, belajar lebih kreatif dan inovatif dan solutif, juga merupakan tugas Kapolsek, Pejabat Utama dan jajaran di lapangan.

Sedangkan Kapolres Metro Jakarta Timur yang menanggapi pertanyaan itu mengatakan, bahwa kodrat negara di masyarakat yang sebagian masih tradisional. Dimana ketika polisi harus bertindak harus dalam bingkai negara demokrasi. Kemudian katanya, masyarakat juga harus terus didekati dan bertindak dalam bingkai negara demokrasi.

“Pemolisian juga harus di sesuaikan dengan konteks permasalahan / situasinya yang ada dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain,” pungkas Kapolres.

(Tribratanews.com)

Related Posts