Pemkot Tak Izinkan Transportasi Online Beroperasi di Kota Tasikmalaya

Tribratanews.com – Penolakan terhadap keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi terus berlanjut. Pada hari Selasa (25-07-2017) di Aula Dishub Kota Tasikmalaya, Jalan Ir H Juanda Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan musyawarah dan pertemuan.

DPC Organda Kota Tasikmalaya dan Pokja angkutan umum perkotaan dan pedesaan bertemu dengan Dinas Perhubungan untuk membahas permasalahan dan penolakan atas beroperasionalnya angkutan berbasis aplikasi tersebut di Tasikmalaya.

Pada pertemuan itu, Kadishub Kota Tasikmalaya, H Aay Zaini menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil sikap, dan untuk sementara tidak memberikan rekomendasi maupun izin kepada angkutan berbasis aplikasi di wilayah Tasikmalaya.

“Sampai saat ini belum ada aturan UU untuk angkutan umum roda dua baik konvensional maupun berbasis aplikasi,” jelas Aay.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota, Aiptu Hamid mengatakan, pihak Kepolisian berharap pelaksanaan aksi unjuk rasa dan mogok kerja angkutan umum bisa tertib, tidak mengganggu stabilitas Kamtibmas serta memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini.

“Percayakan sepenuhnya dan berikan waktu untuk proses penertiban kepada pihak Pemerintah karena dikhawatirkan moment ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu baik dari segi politis maupun lawan bisnis,” jelasnya.

Dikatakan Aiptu Hamid, pihak Kepolisian menyarankan kepada Pemerintah agar membuat statement dan penjelasan melalui media massa atau elektronik tentang sikap pemerintah atas keberadaan transportasi berbasis aplikasi di Tasikmalaya.

“Jangan sampai terjadi gejolak konflik horizontal, dan Pemkot harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan serta kebijakan Pemkot harus kita dukung bersama,” ungkapnya.

Kasat Intelkam pun mengimbau agar bersama-sama menjaga kondusifitas dan tidak main hakim sendiri, seperti melakukan sweeping dan penganiayaan terhadap driver Gojek.

 

[Tribratanews.com/Humas Polda Jabar]

Related Posts