Pelajaran Berharga dari Pelaku Peledakan Bom di Surabaya

Drs Bambang Usadi

 

Tribratanews.com – Insiden kerusuhan yang terjadi di Rutan Kelas I Salemba Cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Selasa 8 Mei 2018, antara narapidana teroris (Napiter) dengan aparat kepolisian cukup menyita perhatian publik, media nasional dan internasional, termasuk beberapa pengamat terorisme yang memberikan berbagai analisisnya tentu saja menurut perpektif masing-masing untuk mencoba menganalisa dan mengurai tentang apa yang sesungguhnya terjadi di rutan yang menampung narapidana terorisme yang kebetulan berdekatan dengan Mako Brimob tersebut.

Kejadian kericuhan yang melibatkan para narapidana terorisme tersebut mengakibatkan enam orang tewas, dimana lima orang di antaranya merupakan anggota kepolisian, sedangkan satu orang sisanya adalah seorang narapidana kasus terorisme. Tentu saja ini menjadi tragedi memilukan bagi institusi Polri, dimana sebagian narapidana terorisme melakukan pembunuhan terhadap lima anggota Polri yang sedang menjalankan tugas negara di dalam rumah tahanan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari terjadinya insiden tersebut, Polri melalui Divisi Humas menegaskan bahwa Kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dan disampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses untuk didalami oleh penyidik. Polri juga menjelaskan bahwa peristiwa penyanderaan yang berrlangsung cukup lama
yakni hampir kurang lebih sekitar 36 jam di rutan dekat Mako Brimob tersebut, tidak segera dapat diambil tindakan tegas hingga memakan waktu kurang lebih sekitar 36 jam disebabkan di antara kelompok narapidana terorisme sendiri terjadi perbedaan pandangan terkait dengan tindakan melakukan kekerasan dalam insiden tersebut.

Berdasarkan realitas tersebut, Polri dihadapkan pada opsi atau pilihan untuk langsung masuk mengamankan insiden tersebut atau memberikan peringatan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak karena faktanya di dalam kelompok narapidana terorisme yang terdiri atas 155 orang, tidak semua narapidana terorisme
menginginkan untuk melakukan tindak kekerasan. Tindakan tegas memang dibutuhkan, namun polisi lebih memilih memberikan peringatan untuk membebaskan seorang anggota polisi Bripka Iwan Sarjana yang menjadi sandera, dan akhirnya pada pagi harinya narapidana menyerah tanpa syarat.

Kapolri dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya harus berupaya berpegang teguh terhadap semua prinsip dan ketentuan yang berlaku, termasuk standar HAM internasional, yakni dalam hal ini dengan memberikan peringatan terlebih dahulu. Publik dan semua pihak harus cermat dan hati-hati memilah insiden di dalam rutan yang berada di dekat Mako Brimob tersebut, dimana terjadi dua peristiwa sekaligus yang harus dipisahkan, yakni penyerangan kepada petugas yang menyebabkan lima orang anggota Polri dan satu teroris meninggal, serta peristiwa lainnya menyangkut kasus penyanderaan terhadap seorang anggota Polri. Terhadapkasus penyanderaan, prioritas utamanya adalah menyelamatkan atau membebaskan sandera yang masih hidup.

Bagaimanapun, insiden kerusuhan yang melibatkan narapidana terorisme di dalam rutan yang berdekatan dengan Mako Brimob tersebut, yang terjadi pada tanggal 8 Mei hingga 10 Mei 2018 patut dijadikan evaluasi bersama. Karena faktanya, insiden di rutan dekat Mako Brimob yang melibatkan 155 orang narapidana terorisme tersebut
telah mengakibatkan lima orang anggota Polri gugur dan empat anggota Polri lainnya terluka.

Oleh karena itu, perlakuan terhadap para narapidana terorisme memang membutuhkan penanganan yang jauh lebih khusus, mengingat para narapidana terorisme sangat dekat dengan perilaku dan lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan, misalnya meledakkan bom bahkan tidak segan-segan dilakukan dengan cara bunuh diri, sedangkan sebagian lainnya dari kelompok teroris ini sudah pernah berada di medan perang atau eks kombatan dalam berbagai medan konflik yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri.

Sebagai dampak dari kerusuhan oleh narapidana terorisme di dalam rutan yang berdekatan dengan Mako Brimob tersebut, yang diliput ataupun diulas oleh berbagai media di tanah air secara terus menerus tiada henti selama 36 jam bahkan diulang-ulang dalam berbagai tajuk pemberitaan dan konten-konten media massa lainnya, secara
langsung ataupun tidak langsung berpotensi berubah menjadi bagian dari propaganda yang mampu membangkitkan sel-sel tidur teroris.

Hal ini menjadi masuk akal mengingat banyak jaringan terorisme yang tersebar di tanah air merupakan bagian dari jaringan para narapidana terorisme yang terlibat masalah di dalam rutan yang berdekatan dengan Mako Brimob. Dugaan ini setidaknya terkonfirmasi, karena tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ternyata sudah terjadi beberapa insiden kekerasan susulan, yang diduga pelakunya teroris, yang terafiliasi atau
terkait dengan para narapidana terorisme di dalam rutan yang berdekatan dengan Mako Brimob tersebut, yakni:

1. Insiden yang terjadi pada hari Kamis, 10 Mei 2018, dimana seorang anggota Polri meninggal dunia akibat ditusuk orang yang ditangkap karena sikapnya mencurigakan, sehingga akhirnya pelaku yang diduga teroris tersebut terpaksa harus ditembak di tempat.

2. Berikutnya insiden yang terjadi pada hari Jumat, 10 Mei 2018, dini hari, seorang yang diduga teroris berinisial RA terpaksa harus ditembak mati setelah melawan petugas polisi yang menangkapnya bersama tiga rekannya di kawasan Stasiun Tambun, Bekasi.

3. Menyusul peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, dimana dua perempuan berinisial DSM dan SNA ditangkap polisi karena diduga berniat akan melakukan penusukan kepada anggota Polri di Mako Brimob.

4. Insiden yang terjadi pada hari Minggu 13 Mei 2018, pukul 02.00 WIB dini hari, empat orang terduga teroris di Cianjur tewas ditembak polisi. Keempat orang tersebut merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah, pimpinan Aman Abdurrahman, dan diduga akan melakukan serangan terhadap aparat kepolisian, dengan mengendarai
kendaraan roda empat, empat orang tersebut hendak ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, akan tetapi terlanjur dihadang terlebih dahulu oleh aparat kepolisian di Cianjur, Jawa Barat.

5. Hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, tepatnya pada pukul 07.30 WIB. Bom meledak di tiga gereja di Surabaya, yakni: Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta Jalan Arjuna, GKI di Jalan Diponegoro. Semua pelaku merupakan satu keluarga, yakni Kepala Keluarga dengan inisial DO, sang istri dengan inisial PK, dan
empat orang anaknya, dimana keenamnya tewas di tempat kejadian. Korban meninggal Warga yang meninggal mencapai 14 orang dalam tiga kejadian dan puluhan luka-luka.

6. Kejadian ledakan bom pada Minggu, tanggal 13 Mei 2018, tepatnya pukul 22.50 WIB. Terjadi di sebuah rumah susun Wonocolo di Sidoarjo, dimana diduga terjadinya ledakan karena pelaku secara tidak sengaja meledakkan bomnya sendiri. AF (47tahun) tewas dalam keadaan memegang pemicu bom berselang setelah bom meledak
karena dilumpuhkan anggota Polri. sedangkan istrinya, Puspita Sari (47 tahun) dan anak pertamanya, LAR (17 tahun) meregang nyawa ketika bom meledak. Sementara seorang anaknya LAR (15 tahun) selamat dan membawa kedua adiknya FP (11tahun), GHA (11 tahun) yang mengalami luka-luka ke rumah sakit.

7. Senin, 14 Mei 2018, pukul 08.50 WIB. Serangan bom bunuh diri ke Polrestabes Surabaya dilakukan oleh empat orang dengan mengendarai dua sepeda motor. Para pelaku merupakan satu keluarga beranggotakan lima orang dengan Kepala Keluarga berinisial TM, yang mana empat orang di antaranya tewas (TM bersama istri dan dua
orang anaknya), sedangkan seorang anak kecil dari keluarga tersebut selamat. Dalam
insiden tersebut, empat anggota Polri beserta enam warga sipil terluka.

8. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 pagi hari, serangan teror menghampiri Markas Polda Riau. Mobil minibus berwarna putih menerobos gerbang saat petugas hendak melakukan pemeriksaan, menabrak seorang polisi dan dua jurnalis televisi terserempet. Empat orang pria bersenjata tajam keluar dari mobil dan mengayunkan
samurai menyasar siapa pun yang berseragam polisi.

9. Kasus teror yang menyasar kantor polisi, yang kembali terjadi pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 14.00 WIB, pasca teror peledakan bom di Polrestabes Surabaya dan penyerangan beberapa pelaku yang diduga teroris terjadi di Polda Riau. Seorang pelaku dengan membawa senjata tajam secara brutal menyerang Mapolsek Maro Sebo, Polres Muaro Jambi, Polda Jambi, dengan merusak kendaraan, kaca Polsek, dan juga menyerang dua orang anggota Polri dengan menggunakan senjata parang. Kembali terkait masalah penanganan narapidana terorisme di rumah tahanan
yang berdekatan dengan Mako Brimob, yang pada akhirnya menyisakan kepedihan karena mengakibatkan lima orang anggota Polri meninggal dan empat orang anggota Polri lainnnya terluka, sehingga penanganannya perlu untuk dilakukan evaluasi secara cermat dan menyeluruh.

Narapidana terorisme harus terus diwaspadai, mengingat narapidana yang berada dalam rumah tahanan tersebut memiliki pandangan ekstrim  yang bahkan beranggapan bahwa para petugas, yang merupakan anggota Polri diposisikan sebagai musuh, sehingga apabila sedikit saja terjadi atau muncul masalah yang mampu menimbulkan perselisihan dan memicu terjadinya ketegangan, maka akan berpotensi besar melahirkan kericuhan yang mengancam keselamatan petugas. Fakta yang menunjukkan bahwa narapidana teroris bisa mendapatkan berbagai persenjataan pada saat terjadi kerusuhan di dalam rutan yang berdekatan dengan Mako Brimob, ternyata semata-mata disebabkan semua barang bukti yang terkait dengan terorisme disimpan dalam rumah tahanan untuk kepentingan proses pemberkasan narapidana terorisme, termasuk senjata api dan senjata tajam, yang kemudian dibongkar paksa oleh para narapidana terorisme untuk kemudian dimanfaatkan untuk melawan anggota Polri yang sedang bertugas.

Ke depan, hal seperti ini harus dirubah dan dirombak total. Tempat menyimpan barang bukti terorisme harus dipastikan memiliki tingkat keamanan tinggi dan dijauhkan dari jangkauan siapapun, termasuk tidak
dimungkinkannya dijarah oleh narapidana terorisme ketika terjadi insiden kerusuhan sebagaimana kejadian terakhir di rumah tahanan dekat Mako Brimob. Sudah lazim diketahui bersama bahwa narapidana terorisme pada dasarnya memiliki karakter yang radikal, sebagian orang dari kelompok ini bahkan merupakan orang-orang terlatih, terutama para narapidana eks kombatan yang sudah berpengalaman terlibat di berbagai konflik di dalam dan di luar negeri.

Sehingga tidak aneh apabila para narapidana terorisme tersebut memiliki kemampuan melakukan perlawanan, dan bahkan mampu melumpuhkan para petugas Polri yang tentu saja pada saat itu dalam kebiasaan tingkat kewaspadaan keseharian sesuai dengan pola standar prosedur, sehingga tentu saja dimungkinkan para narapidana tersebut telah mengamati pola kebiasaan petugas, untuk kemudian dimanfaatkan celah kelengahannya. Oleh
karena itu, menjadi sangat tidak tepat apabila kemudian menempatkan narapidana terorisme di dalam rumah tahanan yang sebenarnya standar peruntukan dan pengamanannya hanya bagi narapidana pada kasus kriminal biasa, yang pada akhirnya situasi tersebut justru berpotensi membahayakan petugas.

Kondisi rumah tahanan yang penuh sesak di samping tidak manusiawi, juga lebih berpotensi menimbulkan gesekan antara narapidana terorisme dengan petugas, di samping itu memudahkan narapidana terorisme berkelompok dalam jumlah besar untuk melakukan perbuatan yang tidak terduga dan mengancam keselamatan petugas. Apalagi
mengingat apabila dalam rutan tersebut juga diagendakan proses deradikalisasi, kondisi rumah tahanan yang penuh sesak, maka justru situasi ini berpotensi membuat para narapidana terorisme semakin radikal dan tidak terkendali.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan penanganan dan perlakuan terhadap para narapidana terorisme, termasuk penanganan selama penahanan untuk kepentingan proses hukum ataupun pemasyarakatan setelah mendapatkan vonis pengadilan sehingga diharapkan para narapidana terorisme dapat secara efektif mengikuti agenda program deradikalisasi dan ketika bebas, dapat menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Beberapa poin penting yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dan
menjadi prioritas utama berkaitan dengan proses penahanan dan pemasyarakatan narapidana terorisme, antara lain:

1. Rumah tahanan harus memiliki sistem keamanan khusus yang melebihi standar keamanan rumah tahanan biasa (high risk security level atau maximum security) mengingat narapidana terorisme memiliki karakter militan radikal dan sebagian dari kelompok ini merupakan personel yang terlatih. Menjadi sangat tidak tepat apabila kemudian menempatkan narapidana terirusne di dalam rumah tahanan yang sebenarnya standar peruntukan dan pengamanannya hanya bagi narapidana pada kasus kriminal biasa, yang pada akhirnya situasi tersebut justru berpotensi membahayakan petugas;

2. Mengatur beban kapasitas rumah tahanan tidak melebihi kapasitas maksimum, sehingga insiden-insiden yang menyebabkan pergesekan antara narapidana dengan petugas dapat diminimalisir, termasuk meningkatkan efektivitas dari upaya deradikalisasi, dimana idealnya satu sel diperuntukkan hanya untuk satu orang narapidana kasus terorisme.

3. Narapidana terorisme harus ditempatkan dan diamankan di dalam rumah tahanan yang terpisah dari narapidana dari kasus kriminal lainnya untuk mencegah penyebaran virus radikalisme ekstremisme terorisme kepada narapidana lainnya. Persoalan ideologi menyesatkan, yang menjangkiti para narapidana terorisme akan
menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari apabila sistem rumah tahanan memungkinkan penyebaran virus radikalisme, ekstrimisme dan terorisme berpotensi menjangkiti para narapidana kasus kriminal lainnya yang terlibat dalam tindak pidana selain kasus terorisme.

4. Tempat menyimpan barang bukti terorisme terutama bahan peledak, senjata api dan senjata tajam meski menjadi bagian dari pemberkasan perkara dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus terorisme, harus memiliki standar pengamanan yang cukup tinggi dan harus dipastikan jauh dari jangkauan siapapun, termasuk tidak
dimungkinkannya dijarah oleh narapidana terorisme ketika terjadi insiden
kerusuhan.

5. Bagi petugas terutama para anggota Polri diharapkan untuk mampu meminimalisir insiden-insiden yang memicu kemarahan dan kesalahpahaman narapidana terorisme, sehingga insiden kerusuhan sebagaimana terjadi di rumah tahanan yang dekat dengan Mako Brimob tidak akan terulang di kemudian hari.

6. Jumlah petugas yang merupakan anggota Polri harus ditingkatkan sehingga sebanding dengan jumlah narapidana terorisme yang diamankan di dalam rumah tahanan selama dalam proses pengadilan ataupun pada masa pemasyarakatan setelah vonis bersalah pengadilan dijatuhkan.

7. Penyelenggaraan penjagaan tahanan harus menerapkan disiplin tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Standard Operating Procedur (SOP), tidak lalai dan tetap dalam kewaspadaan yang tinggi ketika menjalankan tugas

(Penulis adalah Advokat KAI, Purnawirawan Polri, Ketua Jagratara Law Firm)

Related Posts