MoU antara Polri dan SKK Migas Disosialisasikan Demi Cegah Korupsi

Tribratanews.com – Baharkam Polri, sebagai institusi yang bertanggungjawab di bidang pengamanan obyek vital, telah membuat MoU dengan SKK Migas yang menitikberatkan kepada pengamanan dan penegakan hukum.

Menurut Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno SH, bentuk pengamanan yang telah diberikan oleh Polri kepada SKK Migas sudah berjalan sejak tahun 2013. Namun seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP serta Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan PNBP pada Polri, bantuan pengamanan tersebut harus dituangkan dalam bentuk kontrak kerja, yang mana dalam kontrak kerja tersebut ada nilai nominal yang harus disetorkan kepada kas negara.

Oleh karena itu, agar terjalin kesetaraan pemahaman bagi personel Polri yang ada di kewilayahan maupun lingkungan SKK Migas di daerah, diperlukan langkah sosialisi.

Maka pada Selasa (22-08-2017), bertempat di J W Marriot Hotel Surabaya, Jawa Timur, digelar kegiatan Sosialisasi Nota Kesepahaman antara SKK Migas dengan Polri dan Implementasi Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 serta Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2017.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, didampingi Dir Pam Obvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Drs Ahmad Lumumba dan Karo Bin Ops Baharkam Polri Brigjen Pol Drs Edi S Tambunan MSi. Turut hadir Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Muhammad Atok Urrahman, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Machfud Arifin SH, para Pejabat Utama, serta para Kapolres jajaran Polda Jatim.

“Kita menyadari bahwa pemahaman terhadap MoU ini masih perlu diintensifkan terutama bagi personel Polri yang ada di kewilayahan maupun di lingkungan SKK Migas di daerah. Saya berharap melalui sosialisasi MoU dan pedoman kerja ini dapat memberikan pemahaman khususnya terhadap poin–poin penting dalam kerjasama sehingga pelaksanaan pengamanan operasional SKK Migas dan seluruh aset yang ada dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dalam sambutannya.

Adapun kegiatan-kegiatan dalam upaya optimalisasi peran dan sinergitas stakeholder pengamanan Obvitnas Migas, dilakukan melalui sosialisasi secara mendalam, khususnya terhadap PP No 60/2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP serta Perkap No 3/2017 tentang Pengelolaan PNBP pada Polri, dengan menghadirkan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Staf Perencanaan (Srena) Polri, dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

“Hal tersebut dilakukan agar ke depan dalam pelaksanaan sinergitas antara Polri, dalam hal ini petugas pengamanan yang ada di wilayah (Sabhara, Binmas, Brimob), dengan stakeholder khususnya dalam hal pengamanan Obvitnas Migas, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari (korupsi),” jelas Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.

[Tribratanews.com/AKP Bambang AS]

Related Posts