Mau Dibawa Kemana Transportasi Online Indonesia?

Tribratanews.com – Transportasi berbasis aplikasi sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Menyikapi hal tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (DPW SEMMI) DKI Jakarta membuat acara Focus Group Discussion dengan tema “Quo Vadis Transportasi Online Indonesia?” di Hotel Grand Mercure, Harmoni Jakarta, Jumat (09-02-2018).

Pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Wakil Ketua Umum Syarikat Islam Basri, Direktur Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Ir Cucu Mulyana, Bagian Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dari Korlantas Polri yang diwakili oleh AKBP Dr M Arsal Sahban SH, SIK, MM, MH.

Sebagai pembicara, AKBP Arsal mengatakan, angkutan berbasis aplikasi tidak menyimpang dari Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, karena UU LLAJ sudah sangat fleksibel. Penggunaan aplikasi hanyalah cara atau alat yang digunakan untuk memesan kendaraan umum.

“Untuk aturan lebih teknis dapat diatur pada peraturan di bawahnya. Departemen Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri 108/2017 untuk mengakomodasi kendaraan umum berbasis aplikasi dan juga menjaga keberlangsungan kendaraan umum reguler,” kata Arsal.

Selain itu, Cucu dari Kementerian Perhubungan mengatakan, Peraturan Menteri 108/2017 sudah sangat baik. Peraturan ini sudah mengakomodasi kepentingan perusahaan aplikasi, driver pengguna aplikasi, maupun kendaraan umum reguler.

“Semua pihak sudah diakomodir, bahkan dalam sosialisasinya Menteri Perhubungan turun langsung. Kami berharap peraturan ini dapat dipatuhi semua pihak,” kata Cucu.

Ketua panitia Bintang Wahyu Saputra menjelaskan, sebagai mitra kritis Pemerintah, mahasiswa menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan RI yang telah agresif terhadap permasalahan transportasi khususnya transportasi online.

“Kami berharap dengan adanya payung hukum transportasi online yang telah diinisiasi oleh beberapa kemeterian bisa membawa kemajuan dan mengurangi bentrokan horizontal di kalangan masyarakat,” kata Bintang.

Bintang menegaskan, Pemerintah harus menindak tegas pengusaha transportasi online jika tidak mau mematuhi aturan yang berlaku. “Kita kawal Pemerintah dalam hal ini,” katanya. []

Like
LikeLoveHahaWowSadAngry

Related Posts