Kabaharkam Polri Tampung Keluh-kesah Aliansi Nelayan Indonesia

Tribratanews.com – Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mendatangi Mabes Polri untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi terkait penggunaan alat tangkap cantrang, Kamis (22-03-2018).

Kedatangan rombongan ANNI yang dipimpin Ketua Umumnya Riyono ini, disambut langsung oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Mochgiyarto SH, M.Hum, bertempat di Ruang Perjamuan Kabaharkam, Mabes Polri, Jakarta.

Turut hadir mendampingi Kabaharkam Polri sejumlah Pejabat Utama Baharkam Polri seperti Kakorpolairud, Dir Polair, para Kabag Korpolairud, dan para Kasubdit jajaran Ditpolair Baharkam Polri

Dalam audiensi yang berjalan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Kabaharkam Polri menyampaikan, upaya ANNI menyampaikan uneg-unegnya kepada pihak Polri adalah kurang tepat.

Namun demikian, Polri akan menampung keluh-kesah dari para nelayan dan akan ditindaklanjuti agar mereka menyampaikan aspirasinya pada jalur birokrasi yang tepat, dalam hal ini kepada Satgas 115 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Terkait cantrang, Polri akan mengamankan kebijakan Pemerintah. Karena semua yang dilaksanakan oleh Polri adalah berdasarkan aturan undang-undang yang ada,” kata Komjen Pol Moechgiyarto.

Oleh karena itu, Kabaharkam Polri menekankan kepada ANNI untuk tetap mengedepankan informasi, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama (IK3) dengan aparat penegak hukum, karena selain Polri (Korpolairud) di perairan itu ada TNI AL dan PPNS dari KKP.

Apa Itu Cantrang?

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 meter, masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m, menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT), yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin (cold storage), cantrang dioperasikan dengan tali selambar sepanjang 6.000 m. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 ha.

Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

Berdasarkan hasil penelitian di Brondong-Lamongan (IPB, 2009), hanya 51% hasil tangkapan cantrang yang berupa ikan target, sedangkan 49% lainnya merupakan non target. Adapun hasil penelitian di Tegal (Undip, 2008), penggunaan cantrang hanya dapat menangkap 46% ikan target dan 54% lainnya non target yang didominasi ikan rucah. Ikan hasil tangkapan cantrang ini umumnya dimanfaatkan pabrik surimi dan dibeli dengan harga maksimal 5000/kg. Sedangkan tangkapan ikan non target digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak.

Alat penangkap ikan jenis cantrang merupakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Saat ini hampir seluruh negara di dunia melarang penggunaan alat penangkap ikan jenis trawl/cantrang/hela, mengingat degradasi lingkungan laut sudah sedemikian parah.

Pada tahun 2015 KKP telah mengundangkan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI.

Pada tahun 2016-2017, KKP menerbitkan Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI.

Tahun 2018 pelarangan alat tangkap ikan cantrang/pukat hela/trawl ditunda untuk enam wilayah: Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan.

Berdasarkan analisa Polri, permasalahan terkait alat tangkap cantrang yang dihadapi nelayan Indonesia adalah sebagai berikut:

– Adanya keresahan nelayan cantrang pasca penundaan larangan cantrang lebih dikarenakan masih belum terbitnya kelengkapan surat–surat perizinan, karena surat-surat yang ada sekarang sudah mati/tidak berlaku, matinya surat perizinan tersebut dikarenakan pada saat pelarangan alat penangkapan ikan cantrang surat-surat kapal tidak bisa diperpanjang;

– Masih adanya rasa ketakutan bagi para nelayan cantrang yang sewaktu-waktu ditangkap oleh aparat keamanan karena terkait masalah perizinan yang saat ini masih belum diperpanjang walaupun secara tegas Kapolri sudah menginstruksikan kepada jajarannya namun masih ada instansi lain yang berwenang untuk melakukan penangkapan;

– Belum adanya surat edaran resmi dari KKP sampai pada tingkat provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat daerah.

[AKP Bambang AS]

Related Posts