Bermasalahkah Jenderal Polisi Aktif Menjabat PJ Gubernur ?

Oleh: Dr. Bambang Usadi, MM

Tribratanews.com – Rencana Mendagri meminta Polri mengusulkan dua orang Perwira Tinggi setingkat jabatan pimpinan tinggi madya sebagai Pj Gubernur menuai pro dan kontra. Berbagai argumentasi penolakan rencana tersebut mempersoalkan isu dwi fungsi ABRI, aspek yuridis, masalah netralitas, dan menyangkut kompetensi.

Patut diingat kembali bahwa semangat menghapus Dwi Fungsi ABRI sebagai pengejawentahan agenda reformasi 1998 dilatarbelakangi beberapa alasan mendasar: (1) dominasi sangat kuat militer atas sipil dalam pemerintahan, (2) kontrol dan pengaruh sosial militer yang sanggup memberangus aspirasi masyarakat, (3) militer terlibat secara aktif dalam percaturan politik kekuasaan, dan (4) dominasi militer atas sumber daya ekonomi.

Oleh karenanya, implementasi dari penghapusan dwi fungi ABRI melalui peraturan perundang-undangan yang disusun pemerintahan hasil reformasi dan DPR dari Parpol yang dilahirkan rahim reformasi bukanlah sebuah kebijakan simbolis fatalistik dengan meniadakan sama sekali eksistensi peran personel militer aktif yang memiliki kompetensi dalam pemerintahan politik negara, yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya, akan tetapi yang dilakukan adalah kebijakan pengakuan supremasi sipil melalui mekanisme demokrasi bahkan sampai tingkat daerah (pilkada), pembatasan militer aktif untuk tidak masuk atau terlibat dalam politik praktis (tidak berhak memilih dan dipilih), tidak ada lagi perwakilan kekuatan politik militer di parlemen, menjaga netralitasnya, membatasi peran militer secara institusional hanya berdasarkan kebijakan politik negara dan melikuidasi bisnis militer.

Agenda Reformasi ini kemudian dituntaskan dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintahan dan DPR orde reformasi, yakni UU No 2 Tahun 2002 dan UU No 34 Tahun 2004. Jadi salah alamat apabila ada yang menyatakan bahwa agenda reformasi ada yang belum selesai ketika dikatikan dengan jabatan Pj Gubernur diserahkan kepada Pati TNI ataupun Pati Polri karena ancaman stabilitas keamanan sebagaimana disuarakan oleh Ketua BEM UI akhir-akhir ini di sebuah media televisi.

UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 2 huruf d. menegaskan: “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 39 “Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Penjelasan terhadap pasal 2 dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 28 menegaskan (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Penjelasan pasal 28 UU No 2 Tahun 2002 menegaskan Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bersikap netral” adalah bahwa anggota Polri bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Bahkan apabila membahas Polri secara spesifik, maka lembaga ini bukan lagi bagian dari Angkatan Bersenjata. Polri bukan bagian dari TNI/ABRI pasca reformasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), TAP MPR RI No VI Tahun 2000, TAP MPR RI No VII Tahun 2000, dan UU No 2 Tahun 2002 menegaskan Polri terpisah dari TNI/ABRI. Polri merupakan bagian dari institusi sipil, bukan institusi militer.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) Pasal 201 ayat (10) sendiri menegaskan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Huruf b UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan “yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekjen kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekjen kesekretariatan lembaga negara, sekjen lembaga nonstruktural, dirjen, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Konsideran huruf a UU No 5 Tahun 2014 juga menegaskan “dalam rangka menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…..”, yang dalam konteks praktisnya dengan menjamin kebutuhan kompetensi, netralitas dan keamanan di daerah rawan selama berlangsungnya Pilkada, maka Pj Gubernur yang dijabat Pejabat Tinggi Madya itu kemudian dapat ditafsirkan Pejabat Tinggi Madya/Setara sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No 1 Tahun 2018.

UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (9) menegaskan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat pemerintah yang berwenang dalam mengambil keputusan karena alasan khusus. Ditegaskan bahwa diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 22 Bab VI tentang Diskresi, yang menegaskan bahwa (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Hal ini mengingat penanganan daerah rawan Pilkada harus ditangani oleh pejabat berkompeten yang mampu memahami secara baik strategi taktis di lapangan mulai dari tahap preemptif (penangkalan) dan preventif (pencegahan) yang paling diutamakan dan represif apabila terpaksa (ultimatum remedium/pilihan terakhir) dengan posisi sebagai pengambil keputusan tertinggi dan paling efektif di suatu daerah rawan dengan dukungan sumber daya paling melimpah (Gubernur) baik dari sisi anggaran, kewenangan maupun sumber daya manusia. Pejabat tinggi dari TNI dan Polri sudah makan asam garam menyangkut masalah-masalah seperti ini dengan tetap mampu menjaga netralitasnya. Hal ini juga secara nyata sudah terbukti di beberapa Pilkada sebelumnya baik pada masa pemerintahan pak SBY maupun pemerintahan pak Jokowi di daerah rawan yang Pj Gubernurnya dari petinggi TNI/Polri yang Pilkadanya berjalan kondusif, aman, sukses dan tidak menimbulkan isu ketidaknetralan.

Adapun menyangkut adanya dugaan kasus dimana oknum personel Polisi ditemukan justru memihak salah satu calon seperti di Pilkada Bantul sebagaimana diungkapkan Haris Azhar di ILC beberapa waktu lalu, terjadi juga pada ASN yang ditemukan dalam kasus di Pilkada yang berbeda dan bukan merupakan kasus yang relevan dikaitkan dengan PJ Gubernur dari Polri karena memang faktanya oknum yang diduga melakukan pelanggaran tersebut bukan Pj Gubernur, Pj Walikota maupun PJ Bupati, tetapi betindak secara personal.

Sebagian pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri ataupun Kementerian lainnya justru lebih rawan dari pengaruh partai politik karena sebagiannya, atau sekurang-kurangnya Staf Ahli dipilih oleh orang partai atau bahkan dari partai politik, sehingga sulit tidak dikatakan bebas dari pengaruh parpol. Demikian juga Sekda Propinsi yang juga pejabat eselon I justru lebih rentan terpengaruh parpol karena dekat dengan Gubernur dari Parpol atau sekurang-kurangnyanya menyangkut kompetensi Sekda untuk menjadi Pj Gubernur yang lingkup tanggung jawabnya lebih luas dibanding Sekda yang merupakan jabatan pimpinan tinggi madya paling awal.

Kalaupun curiga ada motif politik di balik penunjukan 2 Pati Polri sebagai Pj Gubernur, bukankah sesungguhnya akan lebih mudah bagi Mendagri kalau ingin memasukkan orang partai yang tidak bebas pengaruh partai politik atau bahkan anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan eselon I di Kementerian dibanding menunjuk Pati Polri yang jelas-jelas bukan orang partai ataupun anggota partai politik.

Sangat tidak masuk akal ada kepentingan pemenangan calon tertentu, karena pengambil kebijakan Menko Polhukam dari partai Hanura mendukung Kang Emil di Jabar, sementara partai asal Mendagri, PDIP mendukung Pak TB yang berbeda dari dukungan Hanura. Di Sumut pun sama, Partai Hanura besutan Menko Polhuksm mendukung pak Edi mantan Pangkostad, sedangkan partai asal Mendagri PDIP mendukung pak Djarot.

Semangat membangun demokrasi substansial bukan hanya prosedural yang mampu menghasilkan pemilu berkualitas untuk menegaskan supremasi sipil justru lebih terjamin dengan kebijakan menunjuk Pj Gubernur dari TNI/Polri karena faktanya netralitas PJ Gubernur dari TNI/Polri sudah teruji dan terbukti dalam Pilkada sebelumnya dan PJ Gubernur dari TNI/Polri jelas bukan dari partai politik yang lebih berpotensi bias kepentingan politik praktis, dan lebih mampu menjamin stabilitas keamanan dalam penyelenggaraan pilkada di daerah rawan karena sangat relevan dengan kompetensinya, didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat tidak relevan apabila dikaitkan dengan penghapusan dwi fungsi ABRI karena menjadi Pj Gubernur bukan bagian dari politik praktis.

Semua pihak, termasuk media, penggiat/aktivis, politisi tokoh agama dan pengamat hukum termasuk akademisi juga diharapkan berperan mendudukkan persoalan PJ Gubernur dari Polri secara proporsional sebagai sebuah kebijakan politik negara dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada yang aman, lancar dan sukses di daerah rawan, bukan mempolitisirnya seolah sebagai bagian dari politik praktis.

Like
LikeLoveHahaWowSadAngry

Related Posts