Agus Yohanes: Tindak Segera Ormas Intoleran Pelanggar Ketertiban

Ketua Marak, Agus Yohanes

Ketegangan dalam hubungan antar kelompok masyarakat terus menerus terjadi semenjak penghujung tahun 2016. Pada awalnya memang terbatas kepada kelompok kecil orang yang merasa agamanya telah dinistakan.

Kendati perasaan itu mendapat sambutan banyak orang lain, namun muncul pula pendapat yang membantahnya. Akibatnya muncul polarisasi pandangan di masyarakat terhadap pidato Gubernur Jakarta Basuki Tjahjana Purnama di Kepulauan Seribu.

Kegelisahan masyarakat yang timbul akhir-akhir ini kian menjadi-jadi akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ormas-ormas intoleran yang menggunakan kedok agama.

Dalam kondisi itu respon anggota masyarakat pada awalnya cenderung menunggu. Namun selanjutnya muncul keberanian untuk melawan.

Perselisihan lebih luas amat mungkin terjadi bila tak segera dihentikan.

Apakah perselisihan itu akan selesai setelah warga Jakarta memberikan suaranya dalam Pemilihan Gubernur, bulan Februari mendatang?

“Saya khawatir tidak,” kata Agus Yohanes, mantan aktivis Kontras yang kini memimpin sebuah LSM antikorupsi MARAK (Masyarakat Anti Korupsi), Jumat (13-01-2017) di Jakarta.

Agus menunjuk penyerangan terhadap markas milik sebuah ormas keagamanan di Bogor dan pengusiran seorang pemuka agama dari Jakarta yang datang ke Sintang, Kalimantan Barat, oleh kelompok pemuda Dayak sebagai pertanda konflik telah jadi makin serius.
Baginya, kejadian itu menegaskan bahwa keutuhan berbangsa menjadi semakin terancam. Konflik antar kelompok bila tak segera diatasi dengan tegas akan benar-benar membawa rakyat dalam kesulitan lebih besar.

Bagaimana situasi ini tercipta bersamaan dengan distribusi informasi negatif yang kian tak terkendali di berbagai platform media sosial.

Akibatnya, masyarakat tak hanya terganggu, kehidupan sehari-hari mereka kini diwarnai perasaan was-was. Kelompok-kelompok warga yang rentan dikhawatirkan ada dalam ketidaktenangan.

Agus mengingatkan bahwa kita perlu menjaga proses demokrasi, mau tak mau masyarakat sipil mesti dukung langkah-langkah Pemerintah dan pihak Kepolisian.

“Masyarakat sipil perlu mendukung dan mengawasi Pemerintah, dan Polisi menenangkan suasana,” katanya.

Upaya itu penting, setidaknya agar dalam jangka paling pendek, kerukunan kembali tercipta.

Selanjutnya, kelompok-kelompok yang terbukti bersikap inteloran dan telah mencipta keresahan mesti segera ditindak sekalipun Pemerintah mesti menanggung resiko politik yang tak kecil.

“Pada pihak lain, dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil amat dibutuhkan agar gerakan penertiban itu berjalan tanpa merugikan proses demokrasi yang telah berjalan dua dekade,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.

[Marak]

Komentar

Related Posts